Pimpinan DPRD Usul Pemprov Sumut Bagi Kelas Sekolah New Normal Jadi Pagi-Sore

by
https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2020/05/26/08328dce-30f9-47f2-94cc-42423e18a619.jpeg?w=700&q=90
Foto: Ilustrasi DPRD Sumut (Ahmad Arfah-detikcom)

Medan -

Pemprov Sumatera Utara (Sumut) diusulkan mengambil sejumlah langkah menjelang penerapan new normal di tengah pandemi Corona. Salah satunya, Pemprov disarankan membagi kelas pagi dan sore jika ingin sekolah-sekolah kembali dibuka.

"Harus ada langkah yang terbaik untuk menghadapi ini jika ingin dilaksanakan. Misalkan sekolah, kalau kembali dibuka kan tidak bisa seperti saat belum ada Corona. Kelasnya harus diatur sebaik mungkin. Bisa dibuat penambahan kelas, misalkan pagi dan sore," kata Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution, Jumat (29/5/2020).

Harun mengatakan hal tersebut bisa mengurangi jumlah siswa di dalam satu ruangan. Namun, katanya, kebijakan tersebut bakal berdampak pada bertambahnya jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan.

"Agar memperkecil jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Tapi itu butuh tambahan tenaga. Hal ini lah yang maksud saya perlu diperhatikan dengan sangat baik," jelasnya.

Selain itu, Harun menyarankan Pemprov memperkuat penelitian epidemiologi untuk melacak penyebaran virus Corona. Menurutnya, hal ini diperlukan sebagai acuan pelaksanaan new normal.

"Saya melihat penelitian epidemiologi-nya yang harus diperkuat. Jadi selama proses dari tanggap darurat menuju new normal bisa dilakukan itu (penelitian epidemiologi), hasilnya nanti yang menjadi acuan pelaksanaan new normal," ujar politikus Gerindra ini.

Harun juga meminta Pemprov melibatkan tokoh agama dalam persiapan pelaksanaan new normal. Menurutnya, tokoh agama dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang new normal.

"Untuk tahap ke sana (new normal) juga perlu penyampaian informasi awal ke masyarakat. Selain langsung dari pemerintah, baiknya melibatkan tokoh-tokoh agama karena tokoh agama ini menjadi bahagian penting yang turut didengar oleh masyarakat kita," tuturnya.

Selain itu, dia mengatakan tiap kabupaten/kota juga harus membuat perda masing-masing untuk penerapan new normal. "Buat Perda-perda di daerah untuk itu. Karena dari provinsi kan tidak bisa mengintervensi soal ini," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan pihaknya sedang menyiapkan konsep kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Corona. Edy mengatakan dirinya telah memberi petunjuk agar konsep new normal di Sumut segera selesai.

"New normal itu bukan suatu kegiatan yang selama ini dilakukan oleh rakyat Sumatera Utara, lantas 2 bulan kita melakukan tugas dalam rangka menangani COVID-19 terus saat ini kita kembali kegiatan yang masa lalu kita itu disebut new normal, oh tidak, bukan gitu," kata Edy di rumah dinas Gubsu, Medan.

Dia mengatakan ada tiga pilihan yang ditawarkannya ke jajaran Pemprov Sumut, yakni menyiapkan konsep new normal, membiarkan kehidupan berjalan sesuka hati atau yang ketiga, konsep bertahan hidup. Menurutnya, semua pihak sepakat untuk menyiapkan konsep new normal, apalagi pandemi Corona belum bisa diprediksi kapan berakhir.

Edy lalu mencontohkan beberapa aktivitas yang kemungkinan menjadi kenormalan baru. Antara lain soal meniadakan salaman hingga wajib menggunakan masker.

"Contoh kita terbiasa salaman selama ini. Ini harus kita hentikan salaman, kita tak terbiasa gunakan masker, ke depan harus wajib masker. Kenapa? Virus ini belum bisa kita jinakkan," tuturnya.

Selain itu, Edy mengatakan dirinya belum mengizinkan sekolah kembali dibuka. Meski demikian, dia menyebut para pelajar tak mungkin selamanya diliburkan sehingga perlu dibuat konsep untuk pelaksanaan new normal di bidang pendidikan.

(haf/haf)