PPP Ungkap Sisi Positif Persiapan New Normal yang Digaungkan Jokowi

Jakarta -

Pemerintah sedang mempersiapkan penerapan tatanan normal yang baru atau new normal. Wasekjen PPP, Achmad Baidowi (Awiek) menilai ada tujuan tertentu di balik penerapan new normal.

"New normal dimaksudkan untuk memadukan pemulihan ekonomi dengan kesehatan. Tapi, aktivitas sosial masyarakat tidak hanya dibatasi bidang ekonomi," kata Awiek kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).

Dalam mempersiapkan new normal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa telah menerjunkan personel TNI-Polri ke sejumlah daerah yang dinilai siap. Para personel TNI-Polri itu disebar ke 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Menurut Awiek, warga dilatih menjadi lebih disiplin dengan pengerahan personel TNI-Polri ini. Namun, anggota DPR RI itu tidak menampik bahwa ada sisi negatifnya.

"Namun, sisi positifnya warga dilatih disiplin. Pelibatan pemerintah daerah juga terbatas tidak bisa meng-cover semuanya," sebut Awiek.

Awiek mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan new normal dengan matang. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPP itu mengatakan penerapan new normal membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Ketika new normal diterapkan, maka mal, pasar, minimarket, sekolah, kantor, masjid, musala, ponpes (pondok pesantren), dan tempat ibadah lainnya juga mestinya dibuka. Tentu ini butuh persiapan matang, seperti infrastruktur, tenaga medis, layanan medis yang memadai. dan biaya yang tidak sedikit," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi di lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi virus Corona baru (COVID-19). Jokowi memerintahkan agar protokol kesehatan disesuaikan dengan tatanan normal baru nantinya.

"Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat," kata Jokowi saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/5).

(zak/fjp)