Bappenas Susun Protokol Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona

Jakarta -

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun protokol untuk masyarakat agar dapat kembali produktif namun tetap aman dari virus Corona (COVID-19). Protokol itu mengacu pada kriteria yang digunakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Bappenas saat ini sedang menyusun, telah menyusun protokol untuk masyarakat produktif dan aman COVID. Jadi ada 3 kriteria yang digunakan, ini mengacu kriteria yang digunakan WHO (World Health Organization) dan sudah digunakan di beberapa negara, di beberapa state di Amerika," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko melalui siaran langsung di YouTube BNPB, Jumat (29/5/2020).

Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi untuk menerapkan protokol tersebut. Pertama, kriteria epidemiologi.

"Yang pertama adalah kriteria epidemiologi, di mana arti, arti itu dalam artian daya tular pada waktu p itu dia sudah harus di bawah 1. Jadi angka reproduksi dasar yaitu daya tular awal itu untuk COVID itu 1,9 sampai 5,7.Satu orang itu bisa menularkan 2 sampai 5 orang 6 orang. Jadi ini sangat tinggi dan itu harus bisa diturunkan tentunya dengan intervensi. Nah itu kriteria pertama yang harus dipenuhi," ujarnya.

Kriteria kedua, sistem kesehatan. Subandi mengatakan, kemampuan kesehatan di Indonesia harus mampu untuk menangani rata-rata jumlah kasus baru Corona dengan jumlah tempat tidur 20 persen di atas 120 persen kasus baru tersebut.

"Kriteria yang kedua yaitu tentang sistem kesehatan kita, yaitu kemampuan pelayanan kesehatan, jadi WHO juga mensyaratkan misalnya jumlah kasus baru rata-rata itu harus bisa dilayani dengan jumlah tempat tidur COVID itu 20 persen lebih banyak di atas 120 persen kasus baru. Jadi ini kriteria yang kedua," ucapnya.

Kemudian, kriteria ketiga yakni surveillanve atau pengawasan pada jumlah tes Corona. Dia menuturkan, Bappenas meniru negara Brazil yang jumlah penduduknya hampir sama seperti Indonesia di mana disediakan 3.500 tes untuk satu juta penduduk.

"Kemudian kriteria yang ketiga adalah surveillance yang cukup, jadi jumlah tes yang cukup. Menteri Bappenas mengusulkan, WHO mengusulkan tuh satu dari seribu. Nah Bappenas meniru negara dengan jumlah penduduk yang seperti Indonesia adalah Brazil. Yaitu kita 3500 per satu juta penduduk itu harus disediakan tesnya. Jadi tes kita yang kita butuhkan itu minimal 940 ribu tes dan kita kemarin baru 290 ribu belum 1/3 nya," tuturnya.

Subandi mengatakan, Bapennas juga sedang menyiapkan dashboard data yang dikoordinasikan oleh sistem PCL bersama lawan COVID di Gugus Tugas. Dashboard nantinya digunakan sebagai alat monitoring dan analisa untuk melihat perkembangan kasus Corona di suatu daerah.

"Jadi ini yang kita gunakan dan untuk menganalisa apakah suatu daerah artinya sudah di bawah nol atau gimana ini alat monitoring dan evaluasi dan pak menteri Bappenas kemarin sudah mengumpulkan seluruh kepala Bappeda kabupaten/kota, provinsi," kata Subandi

"Jadi kita juga meminta dukungan untuk menyiapkan data real time data harian yang disampaikan ke PLC. Jadi data ini adalah syarat kita agar analisa kita itu kredibel. Jadi pentahelix ini sangat diperlukan karena melawan pandemi itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja," tandasnya.

(mae/mae)