Mendes Buka Suara Soal BLT di NTB Hanya Rp 300.000

Jakarta, CNBC Indonesia- Baru-baru ini ada kabar bahwa bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tidak disalurkan dengan semestinya di salah satu desa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam konferensinya pers, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam konferensi persnya meluruskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

"Yang di Lombok tidak benar, memang ada jumlah penerima yang lebih besar dari pagu yang disediakan. Silahkan dinaikkan presentasi kuotanya dengan catatan persetujuan bupati dan walikota," kata Abdul Halim, Jumat (29/05/2020).

Sebelumnya di salah satu desa di Lombok, Kemendes menerima laporan bahwa pembagian BLT yang seharusnya Rp 600.000 hanya dibagikan Rp 300.000 per keluarga. Pengurangan ini dilakukan oleh kepala desa untuk menghindari kecemburuan sosial di desa tersebut, sehingga BLT tersebut dibagi rata dengan nominal Rp 300.000.


Setelah dilakukan penelusuran ke desa yang dimaksud, Abdul Halim menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

"Intinya semua aduan dan pembahasan dan penetapan calon penerima BLT sampai proses penyaluran kami, dan udh buka call center. Termasuk besok kami lakukan pengawasan di Banten, karena dia termasuk yang paling rendah penyaluran padahal dia dekat dengan ibu kota," katanya.

Per 28 Mei 2020 dana desa untuk bantuan langsung tunai yang sudah disalurkan senilai Rp 3,24 triliun untuk 5,4 keluarga penerima manfaat (KPM). Dari 5,4 juta keluarga yang menerima sebanyak 1,15 keluarga yang kehilangan mata pencahariannya, dan 232 ribu keluarga yang anggotanya menderita penyakit kronis menahun.

Abdul Halim mengatakan penggunaan BLT dana desa tidak lebih dari 65% dari pagu maksimal, sehingga sehingga target penerima tidak lagi 12 juta, tetapi 8 juta berdasarkan kondisi lapangan per hari ini. Sementara angka 12 juta penerima manfaat sebelumnya merupakan angka simulasi.

"Relatif masyarakat juga sudah tercover dengan jaring pengaman sosial," katanya.

Saat ini sudah ada 50.939 desa yang menyalurkan BLT, atau 68% dari 74.943 desa yang akan mendapatkan bantuan. Saat ini sudah 122 kabupaten/kota yang penyalurannya sudah mencapai 100%, sementara masih ada 145 kabupaten yang penyalurannya baru 70%, 89 kabupaten/kota yang baru 0%, dan masih ada 26 kabupaten/kota yang penyalurannya masih 0 atau belum sama sekali.


(dob/dob)