Dihantam Corona, Penerimaan Pajak DKI Jakarta Ambles 55%
by Yuni Astutik, CNBC IndonesiaJakarta, CNBC Indonesia - Penerimaan pajak DKI Jakarta tergerus hingga 55% menjadi Rp 22,5 triliun akibat pandemi Covid-19 yang menghantam banyak sektor tak hanya perekonomian tapi juga sosial dan budaya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, saat ini Jakarta memang sudah menunjukkan tanda wabah melandai, tapi masalah belum selesai. Kebijakan PSBB yang berlaku menurutnya berdampak pada banyak hal diantaranya kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan perekonomian yang di antaranya pasar terganggu, perdagangan terganggu, perindustrian terganggu hingga kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti.
"Dan kita, di Pemprov DKI Jakarta, juga terkena dampak langsung. Pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, tinggal 45%. Anggaran kita turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun, tinggal 53%. Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp40 triliun," ujarnya di Jakarta, Jumat (29/5/2020).
Sebagai konsekuensinya, lanjut Anies, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Menurutnya tidak ada pilihan dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka harus lakukan relokasi.
"Kita harus melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung, belanja tidak langsung. Semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis," ujarnya lagi.
Di balik pemangkasan tersebut, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan. Dia menyebut, anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah. Sementara itu, biaya menangani bencana yang semula hanya Rp 188 miliar, sekarang menjadi Rp5 triliun.
"Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan COVID-19," tuturnya.
"Tapi semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta termasuk 120 ribu tenaga PJLP, kontraknya tidak dihentikan. Pemprov DKI Jakarta tetap menjaga perannya sebagai pemberi lapangan kerja bagi rakyat di Jakarta," imbuhnya.
Selanjutnya dia mengatakan, relokasi juga terjadi pada belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp4,3 triliun, dimana Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25% direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25% berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan COVID-19.
"Gaji ASN tidak berubah, tetap sama," tegasnya.
Dia juga menjelaskan terkait adanya usulan agar bansos seperti KJP lalu bantuan-bantuan lain itu dipangkas 50%. Tujuannya agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Untuk nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp2 triliun, sama dengan 25% anggaran TKD.
"Tapi saya perlu tegaskan bahwa mereka yang prasejahtera itu, yang jumlahnya 1,2 juta orang, yang menerima bansos kita adalah orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kita pilih untuk memberikan Rp 2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," terangnya.
Terakhir masih soal anggaran, dia juga menyebut jika tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Pemangkasan dilakukan di semua sektor.
"Semua difokuskan pada penanganan COVID-19, dampak turunannya, dan saya garis bawahi ini, semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta," pungkasnya.
(dob/dob)