Jokowi Terima Usul 245 Proyek Strategis Nasional, Disetujui?
by Chandra Gian Asmara, CNBC IndonesiaJakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada 245 proyek strategis nasional (PSN) baru yang kembali diusulkan. Kepala negara meminta jajarannya untuk mengkalkulasi betul perihal hal ini.
Hal tersebut ditegaskan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan implementasi proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19 di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Terkait dengan usulan 245 PSN baru, saya minta ini untuk betul-betul dilihat di lapangan," kata Jokowi, Jumat (29/5/2020).
Ia menginstruksikan kepada jajarannya agar melihat betul proyek-proyek yang diusulkan tersebut. Kepala negara meminta para pembantunya memprioritaskan proyek yang memiliki dorongan kuat terhadap perekonomian.
"Dikalkulasi secara perinci mana yang direkomendasi dan mana yang tidak direkomendasi," ujar Jokowi.
"Prioritaskan proyek yang memiliki daya ungkit besar kepada ekonomi pasca pandemi. Saya kira sangat penting untuk didahulukan," lanjutnya.
Sebagai informasi, daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) 3/2016 yang meliputi 225 proyek dan 1 program. Namun, produk hukum tersebut akhirnya direvisi.
Revisi tersebut tertuang dalam Perpres 58/2017 yang meliputi 245 proyek dan 2 program. Terakhir, pemerintah kembali merevisi aturan hukum tersebut melalui Perpres 56/2018 yang meliputi 223 proyek dan 3 program.
Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan kepada jajarannya tetap melanjutkan sejumlah PSN di tengah pandemi Covid-19. Meski demikian, kepala negara meminta para pembantunya untuk memprioritaskan untuk kecepatan pada proyek yang bisa bersinggungan langsung dengan ekonomi masyarakat di kalangan menengah ke bawah.
"Saya minta diprioritaskan percepatan pelaksanaan PSN yang berdampak bagi penguatan ekonomi rakyat, yang berdampak pada pemulihan ekonomi nasional," kata Jokowi.
Sejumlah PSN yang diprioritaskan, lanjut eks Wali Kota Solo itu, yang menyangkut dengan penguatan ekonomi rakyat seperti program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial, hingga peremajaan perkebunan rakyat.
"Saya ingin memastikan bahwa program ini tetap berjalan tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat," ujar Jokowi.
Jokowi lantas meminta jajarannya menyisir persoalan yang menghambat pelaksanaan PSN di lapangan. Berdasarkan catatan kepala negara, masalah pembebasan lahan masih menjadi biang kerok utama.
"Saya menerima laporan bahwa hambatan yang paling besar masih ada urusan pembebasan lahan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
(miq/miq)