Arus Balik Diatur Agar Gelombang Kedua Corona Mundur Teratur
by Tim detikcom - detikNews
Jakarta -
Gelombang arus balik mudik Idul Fitri 1441 H terus berdatangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar arus balik Lebaran dikendalikan agar tidak muncul potensi gelombang kedua virus Corona (COVID-19).
"Berkaitan pengendalian arus balik, ini penting untuk kita kendalikan agar tidak terjadi sirkulasi bolak-balik dalam penyebaran virus yang berpotensi untuk memunculkan gelombang yang kedua, utamanya di wilayah Jabodetabek," ujar Jokowi dalam rapat terbatas 'Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19' di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (27/5/2020).
Jokowi memperoleh data tren R0 atau Rt di DKI Jakarta sudah di bawah 1. Jokowi ingin kurva kasus COVID-19 terus ditekan sehingga melandai.
"Karena saya melihat data terakhir tadi pagi, tren untuk R0 atau Rt dari DKI Jakarta sudah di bawah 1 sehingga ini perlu terus kita tekan agar lebih menurun lagi," kata Jokowi.
Di Jakarta, pihak Pemprov DKI Jakarta melarang warga yang mudik untuk kembali ke Jakarta. Warga yang nekat masuk Jakarta akan diputar balik.
"Jadi, kita akan putarkan arah, kita kembalikan ke daerah asalnya, kita larang masuk wilayah Jakarta. Tentu itu menjadi sanksi sosial yang lebih berat," ujar Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo ditemui di Gedung Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/5/2020).
Syafrin menilai, secara perhitungan perjalanan dan ekonomi, sanksi sosial berupa diputarbalikkan kembali ke daerah asal akan memberikan efek jera yang lebih terasa bagi warga yang sudah nyolong mudik. Lebih lanjut, dia mengaku tidak akan melakukan kompromi dalam pelaksanaan penyekatan arus balik kali ini.
Sementara itu, Syafrin menyebut bagi warga yang tidak mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM),tidak boleh kembali ke Jakarta.
"(Bukti surat bebas Corona) tetap dilarang. Semuanya wajib mempunyai SIKM. Kami sampaikan di sini bahwa sebaiknya bagi warga Jabodetabek yang sudah terlanjur mudik, sebaiknya tetap di kampung dulu," katanya.
Hal yang sama disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menegaskan pemudik yang tidak memiliki surat izin keluar masuk (SIKM). Selain itu, kata dia, warga harus menjalani rapid test sebagai syarat agar bisa masuk Jakarta.
"Mereka yang tidak memiliki surat izin masuk tidak akan dibolehkan lewat. Persyaratan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Bisa dilihat di alamat ini corona.jakarta.go.id," kata Anies seperti yang disiarkan akun YouTube BNPB, Senin (25/5/2020).
"Jika tidak memiliki hasil tes, tunda dulu keberangkatannya karena, bila Anda memaksakan, Anda akan mengalami kesulitan di perjalanan karena Anda harus kembali. Pemeriksaannya akan ketat," sambungnya.
Anies tak ingin kerja keras warga Jabodetabek dalam menjaga penularan COVID-19 menjadi sia-sia. Dia tak ingin ada gelombang baru.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya akan menyekat warga yang kembali ke Jakarta setelah Lebaran. Penyekatan dilakukan di 11 titik perbatasan Jakarta dengan Bogor, Tangerang, dan Bekasi.
Tidak hanya itu, jalur-jalur tikus yang berpotensi dilalui pemudik pun diawasi ketat oleh personel polisi.
(aan/rdp)