Warga Ngeyel dan Tak Patuh Protokol Kesehatan Akan Ditangani Sekuriti

Merdeka.com - Pemerintah menjamin, personel TNI-Polri akan menggunakan pendekatan persuasif dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19). Jika ada masyarakat yang tidak patuh mengikuti protokol kesehatan, maka TNI-Polri akan menyerahkannya ke sekuriti.

"Ketika masyarakat yang tadi katakan ngeyel atau tidak patuh maka aparat keamanan akan menyerahkan kepada sekuriti. Sekuriti apakah itu di tempat di pasar atau di tempat-tempat tertentu," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam video conference, Rabu (27/5).

Menurutnya, cara ini tidak menimbulkan ketegangan antara aparat keamanan dengan masyarakat. Meski demikian, masyarakat juga diimbau agar tak mudah terpancing apabila diingatkan aparat keamanan untuk memakai masker, menjaga jarak, dan tak berkerumun.

"Mudah-mudahan tidak terjadi (ketegangan) dan seluruhnya bisa sabar, bisa menahan diri. Jangan gara-gara persoalan sepele lantas menimbulkan ketegangan," kata Doni.

Ada sejumlah tahapan pemeriksaan awal yang dilakukan di tempat-tempat keramaian untuk mencegah penularan virus corona. Misalnya, pengukuran suhu tubuh.

"Apabila (suhu tubuh) melampaui 37,5 derajat celsius maka yang bersangkutan diharapkan tidak masuk ke satu tempat yang menjadi kawasan tempat yang dilonggarkan, diminta untuk tidak memasuki tempat tersebut," jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana menerapkan new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Dia telah mengerahkan aparat TNI-Polri untuk mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan virus corona.

Pendisiplinan ini untuk mempersiapkan masyarakat memasuki tahapan new normal. Setidaknya, ada 340.000 personel TNI-Polri yang diturunkan untuk mendisiplinkan masyarakat. Mereka akan mengawasi 1.800 titik keramaian mulai dari pasar, mal, hingga tempat pariwisata.

Pendisiplinan ini dilakukan secara bertahap. Untuk saat ini, ada 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota yang dilakukan pendisilinan untuk memasuki fase new normal.

Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com [noe]