'New Normal Bisa untuk Daerah dengan Kasus Positif Nol'

Jakarta, CNBC Indonesia - Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono memandang, pemerintah tidak bisa menyamaratakan penerapan kehidupan normal baru atau a new normal di semua wilayah.

Artinya, menurut Tri Yunis, penerapan new normal semestinya bisa dilakukan bertahap di daerah-daerah yang kasus positif coronanya sudah tidak ada.

"Jadi harusnya bertahap di kabupaten dan kota yang 0 [Kasus positifnya] bisa dilakukan new normal. Di kabupaten-kabupaten yang sudah minimal dan stabil penularannya, satu atau dua kasus dapat dilakukan stabilisasi, dan kota yang kasusnya sudah minimal [bisa dilakukan new normal]," jelas Tri Yunis kepada CNBC Indonesia, Rabu (27/5/2020).


Sementara, berdasarkan data yang ada di dalam website www.corona.jakarta.go.id, kasus konfirmasi positif covid-19 di Jakarta sebanyak 6.826 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 2.034 dirawat dan 1.698 sembuh, 510 meninggal, dan sebanyak 2.584 isolasi mandiri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah berencana untuk memulai era new normal di tengah pandemi covid-19 saat ini. Salah satunya, dengan mulai melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan mengizinkan sejumlah bisnis seperti di mall di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang buka kembali.

Maka dari itu, Tri Yunis menyarankan agar pemerintah untuk menahan terlebih dahulu pelonggaran PSBB di Jakarta. Apalagi mall-mall yang berencana dibuka, meskipun dengan protokol kesehatan. Pasalnya, tidak ada yang bisa memastikan, dari mana datangnya pengunjung tersebut, dan tidak bisa terlihat secara eksplisit satu persatu-satu, apakah pengunjung mall tersebut nantinya sedang dalam kondisi sehat atau tidak.

"Sementara di Jakarta jangan lah. Jakarta masih banyak merahnya. Jangan dipaksakan buka, dan jangan dibuka [mal-nya]. Kehidupan new normal boleh, tapi kalau covidnya sudah harus terkontrol. Minimal jumlahnya bisa dikontrol dan bisa diisolasi dan karantina dengan baik kasus ODP dan PDP," jelas Tri Yunis.

Tri Yustinus menyarankan kepada pemerintah agar penerapan new normal di lakukan di kabupaten atau kota yang tidak ada kasusnya. Misalnya saja di Tegal dan Bogor.

"Tegal sudah 0, Bogor sudah 0, lakukan lah di kota-kota tersebut yang kasusnya sudah 0. Yakinkan bahwa semua sistem dan persiapan sudah jalan dan yakinkan bahwa tidak ada penambahan kasus yang banyak lagi di kabupaten/kota tersebut. Yakinkan kemudian, antisipasi masyarakat sudah baik, dan sudah mengerti," kata Tri Yunis melanjutkan.

Untuk diketahui, pemerintah saat ini sudah membuat rencana agar kehidupan berangsur-angsur berjalan ke arah normal. Data-data dan fakta di lapangan masih dikumpulkan dan akan bermuara di BNPB. Harapannya dengan penerapan new normal di Indonesia ini, ekonomi juga perlahan akan semakin pulih.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam melakukan penilaian new normal di sejumlah daerah, pemerintah menggunakan sistem scoring yang mencakup dua dimensi.

Pertama, Dimensi Kesehatan terdiri dari perkembangan penyakit, pengawasan virus, dan kapasitas layanan kesehatan. Kedua, Dimensi Kesiapan Sosial Ekonomi yang mencakup protokol-protokol untuk setiap sektor, wilayah, dan transportasi yang terintegrasi satu dengan lainnya.

Airlangga mengatakan, skenario Produktif dan Aman Covid-19 ini hanya bisa dicapai apabila Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat merespons dengan cepat upaya menekan tingkat infeksi dan kematian akibat Covid-19.

"Selain itu, kita dorong pemulihan ekonomi dengan cepat melalui pembukaan kegiatan ekonomi setelah kurva melandai dan melakukan dorongan fiskal dan moneter sehingga diharapkan kita bisa keluar dari resesi ekonomi," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNBC]

(dru)