Pilkada 9 Desember, Tito: Pemerintah Berusaha Agar Tak Ada Korban

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 memiliki risiko keselamatan kesehatan. Namun, kata Tito, semua pilihan pun tak lepas dari risiko.

"Kita juga tidak bisa menjamin, mohon maaf, tidak ada korban karena Covid-19. Itu kita serahkan kepada Allah SWT, yang penting kita berusaha maksimal," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan penyelenggara pemilu, Rabu, 27 Mei 2020.

Tito mengatakan, yang penting pemerintah mempersiapkan pelaksanaan pilkada tersebut dengan maksimal dan matang. Mulai dari menyiapkan protokol, sosialisasi kepada masyarakat, dan berhati-hati saat pelaksanaan.

Hal ini disampaikan Tito saat mengusulkan agar masa kampanye pilkada dimampatkan dari 71 hari menjadi 45 hari. Dengan demikian, kata dia, tahapan pilkada bisa dimulai pada awal Juli.

Adapun menurut jadwal, jika akan digelar 9 Desember, maka tahapan pilkada sudah harus dimulai pada awal Juni. Tito pun beralasan waktu satu bulan dapat digunakan untuk komunikasi publik dan persiapan teknis secara lebih matang.

"Sehingga risiko-risiko yang disampaikan tadi, semuanya pasti memiliki risiko, tidak ada negara yang siap untuk risiko ini, tapi kita utamakan seminimal mungkin," ujar mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Wahyu Sanjaya sebelumnya menyoroti masalah keamanan dan keselamatan penyelenggara pilkada di tengah kondisi wabah Covid-19. Dia mengungkit adanya ratusan petugas Pemilu 2019 yang meninggal, padahal ketika itu tak ada wabah penyakit.

"Pemerintah atau KPU harus bisa menunjuk siapa yang menjamin dan bertanggung jawab jika bertambah korban jiwa akibat Covid-19 secara signifikan seandainya tahapan pilkada dilanjutkan dan pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020," kata Wahyu.