https://statik.tempo.co/data/2020/05/26/id_940824/940824_720.jpg
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) dan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan/POOL

Uji Coba Pekan Ini, Pemerintah Terapkan New Normal Awal Juni

by

TEMPO.CO, Jakarta -TEMPO.Co, Jakarta - Simulasi penerapan tatanan baru alias New Normal di tengah pandemi Covid-19 akan dimulai pekan ini. Selanjutnya , pada minggu depan atau awal Juni, akan dilakukan pembukaan New Normal, termasuk sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas.

“TNI dan Polri akan mengawal tempat keramaian,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas kabinet, Rabu, 27 Mei 2020.

Dalam rapat terbatas itu, salah satu pembahasan adalah mengenai indikator kesehatan di seluruh Indonesia berdasarkan Reproduction Rate dan perkembangan kasus baru. Menurut Data Epidemiologi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 110 kabupaten atau kota yang belum pernah terinfeksi Covid-19 atau sudah tidak ada kasus positif.

Sehingga saat ini, menurut Airlangga, upaya yang harus dilakukan adalah mempertahankan wilayah yang berstatus zona hijau ini tetap terbebas dari Covid-19. Kemudian, memulihkan kembali kegiatan ekonomi namun tetap memperhatikan penerapan protokol New Normal.

Menurut Airlangga, kemudian ada juga daerah atau wilayah dengan daya tular atau Reproduction Rate di bawah angka 1. Informasi ini merujuk pada data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sehingga, kata Airlangga, ada sebanyak delapan provinsi yang sudah siap dengan New Normal.

Provinsi ini yaitu Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau. Lalu, ada juga daerah seperti Semarah, Jawa Tengah dan sebagian wilayah di Jawa Barat, dengan kontribusi ekonomi yang signifikan dan siap dibuka untuk New Normal.

Untuk menjalankan rencana ini, maka kepala daerah pun diminta segera menyusun protokol New Normal sendiri. Lalu, menguji di lapangan sebelum membuka kegiatan. Kepala daerah juga diminta membuat langkah cepat jika harus memperketat kembali aktivitas jika diharuskan.