Jaga Hak Rakyat, Palestina Tegaskan Setop Koordinasi Keamanan dengan Pemerintah Netanyahu

WE Online, Ramallah, Tepi Barat - Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh menegaskan Otoritas Palestina berkomitmen menjaga ketertiban dan menerapkan kedaulatan di Tepi Barat sambil membela hak asasi rakyat Palestina.

“Ini pertempuran penting. Kita dalam pertempuran penting, perang terkait kehadiran nasional rakyat Palestina di wilayah ini dan mencegah pencaplokan wilayah Palestina untuk keuntungan perusahaan pemukiman,” tegas Shtayyeh saat konferensi pers di Ramallah.

Baca Juga: Belasan Ton Bantuan Covid-19 buat Palestina Masih Tertahan di Israel karena...

Pidato PM itu merespon keputusan terbaru Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengakhiri kerja sama keamanan dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).

Shtayyeh mengutip ancaman pencaplokan oleh Israel di sebagian besar wilayah Tepi Barat.

Setelah ini, Shtayyeh bertemu para pemimpin badan keamanan Otoritas Palestina dan meminta mereka menghentikan semua bentuk koordinasi keamanan.

Dia menegaskan bahwa Otoritas Palestina akan terus bertindak sebagai negara berdaulat di Tepi Barat dan menganggap Palestina bebas dari berbagai kesepakatan dengan Israel.

“Otoritas Palestina tidak akan mengizinkan kebebasan sipil publik dilanggar dan akan mengambil langkah hukum internasional melawan Israel dengan bantuan pihak ketiga,” tutur Shtayyeh.

Selain kerja sama keamanan antara militer Israel dan pasukan keamanan Palestina, hubungan sipil antara Israel dan Otoritas Palestina juga akan diakhiri, menurut laporan Times of Israel.

PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dia telah menetapkan tanggal Juli untuk Israel mencaplok wilayah Tepi Barat. Dia menjelaskan pada anggota Partai Likud di Knesset bahwa dia tidak berniat mengubah ini.

Pencaplokan itu akan dikoordinasikan dengan Amerika Serikat sesuai “kesepakatan abad ini” yang dicanangkan Presiden Donald Trump pada Januari.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews