Harga Pangan Masih Tinggi, Pemerintah Harus Apa?

Jakarta -

Sejak pandemi Corona hingga usai Lebaran harga pangan masiih menunjukkan peningkatan. Bahkan, beberapa di antaranya diprediksi sulit balik ke rata-rata harga normalnya dalam waktu dekat.

"Tiga komoditas (gula pasir, bawang merah dan daging) memang agak sulit turun. Di beberapa hari terakhir naik dan sampai detik ini daging-dagingan belum ada turun. Untuk gula pasir dan bawang merah juga sampai sekarang belum ada tren turun, masih Rp 17 ribu - Rp 19 ribu untuk gula pasir dan bawang merah masih di kisaran Rp 55 ribu - Rp 60 ribu," ungkap Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri kepada detikcom, Rabu (27/5/2020).

Lalu, apa yang seharusnya pemerintah lalukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ?

Menurut Abdullah biang kerok melonjaknya harga pangan terjadi salah satunya karena kesimpangsiuran data antara kebutuhan dan stok yang ada. Dari tingkat kementerian dan lembaga (K/L) saja data yang disampaikan kerap kali berbeda apalagi dengan yang berada di bawahnya seperti kepada pedagang hingga petani.

Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan masalah kesimpangsiuran data pangan ini demi mencegah permainan harga yang lebih fatal daripada yang terjadi belakangan ini.

"Itu sudah kita sampaikan sejak awal bahwa koordinasi antar kementerian, antar stake holder dengan petani serta pedagang, terutama soal pendataan itu belum maksimal, sehingga kita belum punya data real tentang kebutuhan pangan lebaran. Dan kita tidak punya data real pasokan yang kita miliki sehingga kita kalang kabut di situ," imbuhnya.

Simak Video "Pergantian Tahun Harga Pangan Stabil, Polri: Tak Ada Penimbunan"
[Gambas:Video 20detik]

Hal lain yang juga menjadi catatan buat pemerintah ialah terkait pengawasan distribusi. Pemerintah dinilai kurang proaktif soal distribusi pangan ini. Sehingga tak heran bila belakangan banyak pabrik gula pasir yang kedapatan menumpuk hasil produksinya tersebut.

"Beberapa pabrik gula masih menyimpan stok di beberapa daerah di Jawa, sempat terbongkar oleh satgas (satuan tugas) pangan, ini menunjukkan bahwa Kementerian Perdagangan yang diberi kewenangan untuk melakukan distribusi kurang begitu maksimal melakukan kajian pengawasan dan kelancaran distribusi," tambahnya.

Terakhir kurangnya kemampuan petani Indonesia dan dorongan pemerintah terkait produksi pangan secara mandiri.

"Masa pandemi ini harusnya sesuai arahan Presiden didorong untuk melakukan swasembada pangan, semaksimal mungkin, masyarakat, petani didorong untuk bisa memproduksi barang-barang yang kita butuhkan untuk mencukupi kebutuhan pangan di masa pandemi. Ini sesungguhnya momentum jika pemerintah serius dan sungguh-sungguh melakukan upaya-upaya memperkuat tata niaga nasional," tutupnya.

Simak Video "Pergantian Tahun Harga Pangan Stabil, Polri: Tak Ada Penimbunan"
[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)