PKB Desak Pemerintah Segera Buka-Fasilitasi Protokol Kesehatan di Pesantren

Jakarta -

PKB meminta pemerintah segera menyiapkan skema tatanan normal baru (new normal) dan membuka kegiatan belajar mengajar di lingkungan pondok pesantren. Pemerintah diminta mengambil langkah konkret untuk memastikan para santri bisa segera kembali belajar.

"Saat ini muncul desakan dari para wali santri kepada pengasuh ponpes untuk segera membuka kembali pondok, sehingga aktivitas belajar mengajar bisa kembali dilakukan. Desakan ini harus disikapi dengan serius di mana pemerintah harus memberikan langkah konkret untuk menjamin para santri bisa kembali belajar," ujar Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Samsjurijal, kepada wartawan, Selasa (26/5/2010).

Cucun menyebut saat ini ada hampir 28.000 pesantren dengan 18 juta santri dan 1,5 juta pengajar menghentikan aktivitasnya akibat pandemi virus Corona. Selain itu, menurutnya, hampir seluruh santri telah dipulangkan karena para pengasuh pesantren tidak ingin sistem kehidupan komunal di pesantren menjadi pusat penyebaran wabah virus Corona baru (COVID-19).

Karena itulah Cucun berharap pemerintah menyiapkan mekanisme normal baru secara konkret agar pesantren bisa kembali dibuka. Langkah-langkah itu, kata Cucun, bisa dengan menyiapkan sarana dan prasarana di pesantren agar sesuai dengan protokol kesehatan.

"Langkah tersebut bisa berupa menyiapkan sarana dan prasana pesantren agar sesuai dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, menyiapkan test massal bagi santri dan pengajar sebelum pembukaan pesantren, hingga menyiapkan ketahanan ekonomi pesantren," ujar Cucun.

"Banyak sarana di pesantren yang kondisinya seadanya. Di sini pemerintah bisa melakukan edukasi sehingga berbagai sarana pesantren mulai dari kamar mandi, tempat wudu, kamar santri, hingga masjid bisa memenuhi protokol kesehatan COVID-19," imbuhnya.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu juga mendesak agar pemerintah tidak ragu-ragu mengalokasikan anggaran khusus untuk menunjang pembukaan kembali pesantren di Indonesia. Pesan itu disebutnya telah dititipkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Saya telah menitipkan pesan kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulayani agar disampaikan kepada Presiden Jokowi jika anggaran untuk pembukaan kembali pesantren di Indonesia bisa masuk dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 54/2020 terkait Pemulihan Ekonomi Nasional," ujarnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau Gus AMI juga telah menggelar rapat virtual dengan 500 pimpinan pesantren se-Jawa pada bulan Ramadhan lalu. Desakan untuk membuka kembali pesantren itu disampaikan dalam rapat koordinasi virtual tersebut.

(azr/azr)