Pemerintah Hungaria Siap Cabut Status Darurat Corona

Hungaria -

Pemerintah Hungaria mengajukan rancangan undang-undang untuk mencabut kekuatan status darurat anti virus Corona. Pasalnya, hal ini memicu kekhawatiran perebutan kekuasaan oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban.

"Sebuah rancangan undang-undang yang menyerukan pemerintah untuk mengakhiri keadaan bahaya akan diajukan ke Parlemen hari ini," kata Menteri Kehakiman Judit Varga dalam sebuah posting Facebook seperti dilansir AFP, Selasa (26/5/2020).

"Dengan diadopsinya undang-undang, keadaan bahaya diperkirakan akan berakhir pada 20 Juni di Hungaria," katanya.

RUU pertahanan anti virus Corona yang diadopsi 30 Maret oleh majelis Budapest, memungkinkan Orban untuk memerintah melalui dekrit sampai kabinetnya mengumumkan diakhirinya "keadaan bahaya" yang dinyatakan 11 Maret karena krisis COVID-19.

Orban berpendapat bahwa keputusan berdasarkan keputusan itu memungkinkannya untuk merespons dengan cepat dan efektif selama keadaan darurat Corona.

Namun, kritik di dalam dan luar negeri muncul. Banyak yang meresahkan undang-undang itu tidak memiliki batas waktu. Para kritikus menuduh Orban menggunakan krisis untuk mengarahkan Hungaria, anggota Uni Eropa, ke arah otoritarianisme.

Pada bulan April Parlemen Eropa menyetujui pernyataan yang didukung oleh beberapa sekutu Orban dalam kelompok Partai Rakyat Eropa yang konservatif dan yang mengatakan bahwa langkah-langkah Hongaria "tidak sesuai dengan nilai-nilai Eropa".

Budapest menolak kritik itu sebagai "berita palsu" dan mengatakan undang-undang itu proporsional dan dapat dibatalkan kapan saja oleh parlemen atau ditinjau oleh pengadilan konsitusional.

Hungaria, dengan penduduk hampir 10 juta, telah melaporkan 3.771 infeksi virus Corona baru dan 499 kematian pada Selasa (26/5) pagi, dengan pertumbuhan dalam kedua angka itu secara bertahap melambat dan pembatasan lockdown berkurang pada Mei.

Sebelumnya ketika menantikan berakhirnya kekuatan darurat, Orban mengatakan bahwa para kritikus "akan mendapat kesempatan untuk meminta maaf kepada Hungaria atas tuduhan tidak berdasar tentang hukum".

(rdp/azr)