Hong Kong Kembali Panas, Ini Penjelasan Dirjen HKETO di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Situasi panas di Hong Kong sehubungan rencana pemerintah Cina memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional mendapat sorotan dari masyarakat internasional.

Direktur Jenderal Kantor Ekonomi dan Perdagangan Hong Kong Pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong atau HKETO di Jakarta, Kin-Wai LAW memberikan penjelasan tertulis termasuk kepada Tempo tentang latar belakang pemberlakuan UU Keamanan Nasional.

"Kongres Rakyat Nasional atau NPC akan membahas rancangan keputusan tentang penetapan dan peningkatan sistem dan mekanisme penegakan hukum untuk Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) untuk menjaga keamanan nasional (Keputusan). Saya ingin berbagi dengan Anda tentang latar belakang dan perspektif yang relevan," kata Kin-wai LAW mengawali penjelasannya.

Berikut penjelasan lengkapnya:

Setiap negara memiliki hak, dan pastinya kewajiban, untuk melindungi keamanan dan kedaulatan nasional. Hong Kong adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Cina – wilayah administratif lokal yang memiliki otonomi tinggi di bawah Pemerintah Pusat Rakyat. Menjaga kedaulatan nasional, kepentingan keamanan adalah persyaratan konstitusional HKSAR, tugas Pemerintah HKSAR, dan juga untuk kepentingan semua penduduk Hong Kong.

Keamanan nasional berada di bawah wewenang Otoritas Pusat, seperti halnya di negara lain di dunia. Keputusan oleh NPC sebagai organ tinggi kekuasaan Negara, mengoptimalkan implementasi sistem dan mekanisme HKSAR mengenai keamanan nasional di bawah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar (Basic Law).

Dalam beberapa hari terakhir, pengunjuk rasa telah kembali ke jalan-jalan di Hong Kong untuk menimbulkan kekacauan lagi. Kekerasan meningkat, dengan kasus-kasus yang melibatkan bahan peledak dan senjata api, dan kegiatan yang membahayakan keamanan nasional. Ini memiliki dampak besar pada ekonomi dan stabilitas sosial kami dan tidak dapat dibiarkan. Tidak ada negara yang akan atau bisa menutup mata terhadap kebangkitan kekerasan dan anarki yang telah mengganggu masyarakat kami selama hampir satu tahun.

Melihat situasi yang semakin serius yang dihadapi HKSAR dalam kaitannya dengan keamanan nasional dan sulitnya eksekutif dan legislatif HKSAR untuk menyelesaikan undang-undang mereka sendiri untuk menjaga keamanan nasional di masa mendatang, Pemerintah HKSAR mendukung hasil perundingan Keputusan. Setelah berlakunya Keputusan, pemerintah HKSAR akan sepenuhnya bekerja sama dengan Komite Tetap NPC untuk menyelesaikan undang-undang sesegera mungkin untuk melepaskan tanggung jawab dalam menjaga keamanan nasional.

Tujuan mendasar dari Keputusan ini adalah untuk melindungi keamanan nasional dan kemakmuran dan stabilitas Hong Kong, dan dapat melindungi hak-hak dan kepentingan semua anggota masyarakat Hong Kong. Hukum yang diusulkan hanya akan menargetkan tindakan pemisahan diri, subversi, aksi terorisme, dan juga kegiatan oleh pihak asing atau eksternal yang mengganggu urusan internal HKSAR. Sebagian besar penduduk Hong Kong yang taat hukum, termasuk investor luar negeri tidak perlu khawatir.

Hak-hak dan kebebasan yang dinikmati oleh penduduk Hong Kong berdasarkan hukum dan kekuasaan kehakiman, termasuk keputusan akhir, tidak akan terpengaruh. Hong Kong akan tetap menjadi kota yang bebas, kosmopolitan dan terbuka dan di bawah aturan hukum. Tingkat otonomi kami yang tinggi dan prinsip utama masyarakat Hong Kong yang mengelola Hong Kong di bawah Undang-Undang Dasar akan tetap utuh. Stabilitas jangka panjang dan kemakmuran metropolis internasional di bawah “Satu Negara, Dua Sistem” yang unik dan sudah teruji, akan semakin terjamin. Hal ini juga akan membuat lingkungan bisnis di Hong Kong sebagai pusat keuangan, perdagangan dan logistik nasional menjadi kondusif.