Marak Pencurian, Pusat Data Nasional Diharap Selesai Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, berharap Pusat Data Nasional selesai pada tahun ini. Pusat data ini akan mengintegrasikan data-data pemerintah dengan sistem keamanan yang berlapis yang memadai sesuai standar yang berlaku.

"Bapak (Menteri Kominfo) sudah kirim suratnya ke bu menteri keuangan dan pak menteri Bappenas untuk percepatan, mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan, dan sudah mulai pembangunannya," ujar Semuel dalam streaming "Lebaran Virtual bersama Kominfo," Minggu 24 Mei 2020.

Sebelumnya, Menteri Kominfo Johnny G. Plate berharap pusat data tersebut akan mencegah terjadinya perpindahan data pemerintah dari satu lembaga kepada lembaga lainnya. Selain memperkuat ketahanan data dan informasi nasional.

Jhonny merujuk kepada peristiwa terbaru pencurian 2,3 juta data daftar pemilih dan terancamnya 200 juta lainnya milik KPU oleh hacker. Peretas yang sama yang dilaporkan membobol dan menjual data pengguna e-commerce Tokopedia pada awal bulan ini.

Perlindungan data pribadi berkembang menjadi isu penting saat ini setelah data pengguna e-commerce Bhinneka juga menjadi bagian dari data perusahaan asal sejumlah negara yang dilaporkan diretas. Semua terjadi dalam bulan ini.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, berkomitmen mengamankan data pada aplikasi pelacakan kontak Covid-19 PeduliLindungi. Mereka menyatakan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"BSSN sudah menerapkan satu data seperti arahan Presiden jadi apapun fitur baru yang ada di aplikasi harus di-assesment dari BSSN sehingga yakin aman dan tidak membocorkan data pribadi," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo, Ahmad M. Ramli.