Pandangan Suko Widodo

PSBB Dinilai Kurang Perhatikan Prinsip Sains

Surabaya (beritajatim.com) – Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik) ternyata belum terbukti menurunkan perkembangan virus Covid-19. Pasalnya meskipun sudah diberlakukan dua jilid, tetapi angka kasus positif dan bahkan kematian terus bertambah. Oleh karenanya pemerintah mewacanakan PSBB diperpanjang menjadi jilid 3.

Lalu bagaimana sebenarnya guna PSBB, apakah memang penerapannya yang tidak maksimal ataukah PSBB bukan langkah terbaik? melihat perkembangan laju penambahan orang terpapar Covid-19 sungguh memprihatinkan.

Suko Widodo, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menilai bahwa penerapan PSBB dan protokol kesehatan selama ini berlangsung tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari tidak disiplinnya masyarakat dan longgarnya aturan menunjukkan kelemahan ikhtiar pencegahan covid-19.

“Selama ini, para petugas lapangan (polisi, satpol, relawan dll) telah bekerja keras menghadapi masyarakat (situasi sosial yang rumit) dan tenaga medis telah habis-habisan bertarung menangangani pasien. Tetapi akan sia-sia apa yang petugas lapangan dan petugas medis lakukan, jika kebijakan PSBB dan protokol kesehatan tidak dijalankan secara komprehensif,” ujar Suko Widodo, Senin (25/5/2020).

Menurut Suko, hal tersebut terjadi karena selama ini kebijakan penanganan kurang memperhatikan prinsip sains (ilmu pengetahuan). Bukan saja ilmu kesehatan, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu sosial, ilmu hukum, psikologi dan lain-lain. Pendek kata, kebijakan ini kurang menyertakan dasar ilmiah yang memadai.

Kalangan sains dan ilmuwan pun tidak dilibatkan secara penuh. Demikian juga, aktivis sosial yang punya pengalaman dalam menangani problem sosial tidak dilibatkan. Pemerintah cenderung sibuk dengan problem administratif, dan berselebrasi. Kebingungan mencari “permisif” dan mencari pembenar secara sepihak

“Kita semua harus belajar dan mengevaluasi bersama atas ketidak-efektifan penerapan kebijakan PSBB di berbagai daerah dan penerapan protokol kesehatan. Kita tak perlu malu untuk memperbaiki,” terangnya.

Karena itu jika kondisi mau cepat membaik, maka perlu pelibatan sungguh-sungguh elemen di luar pemerintahan. Demikian juga, kalangan politisi mestinya juga diminta memberi masukan berdasarkan aspirasi masyarakat.

“Jika pendekatan penanganan PSBB dan protokol kesehatan ini tak segera dirubah, maka bisa diperkirakan meskipun PSBB diterapkan berjilid-jilid hasilnya tak maksimal,” pungkasnya. [adg/suf]