Dua Warga Aceh Singkil Sampaikan 5 Tuntutan ke Pemerintah Daerah

KBRN, Singkil :  Dua warga Aceh Singkil, Saddam Husein dan Mustafa, menyampaikan kritik ke Pemerintah Daerah. Keduanya menyampaikan kritik di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan (BPKK) Aceh Singkil, Jumat (14/2/2020). 

Dalam aksi tersebut, kedua warga menyoroti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPK di Aceh Singkil, dan meminta Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia serius dalam melakukan audit Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

Saat menyampaikan tuntutan, salah satu warga Singkil, Saddam Husein menyampaikan merasa miris atas kondisi Aceh Singkil mulai tahun 2017 sampai 2020. Saddam berharap Pemerintah Daerah amanah, dan memperbaiki yang buruk sehingga Aceh Singkil tidak lagi tertinggal.

“Miris kami melihat Pak. Kebetulan saya keliling di Aceh Singkil ini, saya lihat kecamatannya, desanya, dari tahun 2017 sampai tahun 2020 tetap begitu saja Pak. Saya harap Bapak-Bapak, anda-anda ini memegang amanah.  Itu akan anda pertanggungjawabkan dunia dan akhirat,” kata Saddam.

Aksi dua warga ditanggapi oleh Pemerintah Daerah Aceh Singkil yaitu Inspektur Inspektorat Aceh Singkil dan Sekretaris Daerah Aceh Singkil.  Inspektur Inspektorat, M. Hilal, mengapresiasi penyampaian aspirasi dua warga yang spontatis. M. Hilal mengatakan Pemda akan berbenah semaksimal mungkin sehingga amanah. Terkait pemeriksaan BPK, M. Hilal mengatakan BPK RI bekerja secara independen, tanpa intervensi.

“Ini masukan yang sangat berarti.  Insya Allah kami akan berupaya semaksimal mungkin. Insya Allah kami amanah.  Ini adalah kritikan, saya pribadi berterima kasih sekali.  Kemudian BPK yang abang minta betul-betul mengaudit, yakinlah BPK itu betul-betul independen, dia di luar, tidak bisa diintervensi,” papar M. Hilal.

Sementara, Sekretaris Daerah Aceh Singkil, Azmi menyatakan bahwa lima tuntutan akan disampaikan kepada Bupati Aceh Singkil. Pemerintah akan lebih selektif dalam mengevaluasi Laporan Keuangan SKPK yang masuk. Sementara kepada BPK RI akan diberikan kewenangan dan kenyamanan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan baik.

“Lima tuntutan ini, Insya Allah kami akan menindaklanjutinya, menyampaikan kepada Bupati selaku pimpinan kita untuk lebih selektif dalam mengevaluasi setiap Laporan SKPK Yang masuk. Selanjutny kepada BPK RI Kita berikan kesempatan sebesar-besarnya sesuai keweangan mereka, dan mereka itu independen untuk melakukan audit di tempat kita ini,” kata Sekda Azmi.

Ia berharap melalui kritik yang disampaikan dan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI maka pemerintahan di Aceh Singkil menjadi maksimal dan independen, sehingga menjadi pemerintahan yang amanah, good goverment, bersih, dan dipercaya masyarakat.

Dalam Pernyataan Sikap, dua warga tersebut menyampaikan lima tuntutan, yaitu: Pertama, meminta Auditor BPK RI serius mengaudit Keuangan Kabupten Aceh Singkil. Kedua Meminta Auditor BPK RI serius mengaudit dokumen Laporan Pertanggungjawab seluruh SKPK. Ketiga, Menekankan agar Bupati Aceh Singkil mengontrol dan Mengevaluasi setiap Laporan SKPK.  Keempat, Meminta BPK RI mengaudit Dana Desa, karena Inpektorat dinilai sangat lambat dan lalai. Dan Kelima, meminta BPK RI menekan Bupati agar lebih terbuka atas Keuangan Daerah.