TB Hasanuddin: Jika Pemerintah Mau Monitoring WNI Eks ISIS, Jangan Dipublikasikan

KBRN, Jakarta : Pemerintah telah meyatakan untuk menolak pemulangan warga negara Indoesia (WNI) eks pengikut Kombatan Islamic State of Iraq and Suriah/ISIS. Kendati demikin, pemerintah punya wacana, melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang akan mengirimkan tim dalam rangka memonitor langsung 689 eks WNI Kombatan ISIS dibeberapa negara, seperti Suriah dan Turki.

Menanggapi wacana tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/2/2020) mengingatkan agar tindakan pendataan dilakukan secara tertutup saja, jangan diumumkan ke publik.

"Kalaupun mau membuat tim, lakukan secara tertutup. Tak perlu diumumkan ke publik. Saya tidak mengerti dengan pola pikir KSP yang mempublikasi soal pembentukan tim ke ruang publik," ucapnya.

Mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD), yang juga pernah mejadi ajudan Presiden ketiga RI almarhum BJ Habibie itu berpandangan, bila dilakukan secara terang-terangan Kombatan ISIS ini pastinya akan bersembunyi dan menghindar, lantaran tidak akan bisa masuk lagi ke Indonesia.

"Jadi menurut hemat saya, kurang pas bila itu (recana memonitoring) dipublikasikan. Lebih baik lakukan secara tertutup dengan melibatkan aparat intelejen," saran Kang Hasan, sapaan akrab TB Hasanudin itu.

Sebagabaimana diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut pendataan dilakukan untuk memverifikasi jumlah WNI kombatan ISIS yang tersebar di beberapa negara. Verifikasi dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan pemerintah dalam rangka mencegah mereka masuk kembali ke Indonesia.

"Dari jumlah 689 anak-anak, ibu-ibu, dan Kombatan akan didata dengan baik. Setelah kita data pasti kita akan mewaspadai tempat-tempat yang menjadi titik 'perembesan', kita sudah antisipasi dengan baik, maka dari imigrasi, dan seluruh aparat yang berada di border, perbatasan, akan memiliki awareness yang lebih tinggi," bebernya kepada wartawan.