Ibu Kota Pindah, Investor Asing Mulai Lirik Gedung Pemerintah di Jakarta

14 Feb 2020, 15:50 by Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengakui saat ini sudah banyak investor asing yang melirik aset negara seperti gedung-gedung pemerintah di Jakarta. Keinginan para investor itu pun mencuat setelah adanya kabar pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Mereka selalu one step. Kawasan Tahmrin, Sudirman, Gatot Subroto (investor) sudah liat. Tapi mereka belum nunjuk mekanismenya bagaimana. Karena gedungnya masih dipake," ujar Encep di Kantornya, Jakarta, Jumat (14/2).

Encep mengatakan, salah satu investor bahkan sudah tertarik memanfaatkan aset gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berlokasi di Senanyan. Kemendikbud dipilih lantaran lokasinya berdekatan dengan FX Sudirman sebuah kawasan pusat perbelanjaan.

"Ada yang katakan gedung DPR luas menarik, Kemendikbud juga berpotensi karena deket dengan FX Sudirman. Kalau digabungkan dengan FX Sudirman keren itu. Masih pengkajian karena mereka (investor) nunggu kepastian kapan jadi gak nih pindah," jelas dia.

Dia menambahkan, seluruh aset barang milik negara atau BMN yang ada di Jakarta sendiri secara total mencapai sebesar Rp1.400 triliun. Pihaknya juga sudah memetakan mana-mana saja yang kemungkinan bisa dimanfaatkan sebagai nilai tambah.

"Kita memanfaatkan mempertahankan aset yang ada di Jakarta. Apa itu masih dipake atau kita kerjasama dengan swasta sehingga kita ada penerimaan. Kita manfaatkan konsesni 30 tahun," jelas dia.

1 dari 2 halaman

Kemenkeu Target 46.725 Lahan Milik Negara Akan Disertifikatkan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 46.725 tanah barang milik negara (BMN) akan selesai disertifikatkan dalam tiga tahun mendatang. Upaya ini dilakukan agar pemanfaatan lahan BMN menjadi lebih terkelola dengan baik.

Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengakui selama ini masih banyak BMN yang belum tersertifikasi. Akibatnya, risiko gugatan terhadap lahan BMN juga semakin rentan. Untuk itu, pihaknya mendorong agar lahan BMN tersertifikasi semua.

Adapun hingga akhir 2019 pemerintah sendiri sudah berhasil melaksanakan sertifikasi tanah BMN sebanyak 28.197 bidang. Sementara untuk tahun ini ditargetkan bidang tanah disertifikatkan sebanyak 15.426 bidang.

"DJKN akan bereskan satu tahap sertifikasi seluruh BMN bersertifikat. Dalam 3 tahun sampai 2022 seluruh BMN kita sertifikatkan. Ada 46.725 bidang akan sertifikatkan," kata dia Kantornya, Jakarta, Jumat (14/2).

"Kenapa lama? Kita buat sebuah gebrakan dari sejak lama kita selesaikan setengahnya sisanya kita akan selesaikan di dalam tiga tahun akan menantang. Ini kerjasama dengan BPN, Kemenkeu dan Kementerian Lembaga," sambungnya.

2 dari 2 halaman

Tertib Administrasi

Encep menjelaskan sebelum tersertifikasi di dalam pengelolaan BMN penting namanya tertib administrasi, buku, dan juga fisik. Tiga bagian ini menjadi penting dipenuhi agar lahan BMN bisa tersertifikasi.

Tertib administrasi sendiri sebagaimana dimaksud yakni seluruh barang harus tercatat, ada nilai wajar, di sajikan di dalam neraca dan di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian, mengenai tertib buku, legalitas dibutuhkan dan sertifikasinya seperti apa

"Sedangkan fisik dikuasai gak oleh negara. Karena Proses pemanfaatan akan berjalan apabila sudah tertib ketiganya. Jadi itu sertifikasi," kata dia. [idr]