Kemensos Fokuskan 4 Kebijakan PKH Tahun 2020

KBRN, Jakarta : Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, tahun ini Kemensos akan menambah indeks bantuan untuk Program Keluarga Harapan  (PKH). Namun, ia berharap ke depan akan semakin banyak Keluarga Penerima Manfaat (KLM) yang tergraduasi.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (14/2/2020), Mensos Juliari mengatakan, penambahan indeks bantuan merupakan satu dari empat fokus yang akan ditekankan dalam PKH pada tahun 2020 ini.  

Mengutip pernyataan Dirjen Linjamsos Harry Hikmat, Direktur Jaminan Sosial Keluarga M.O.  Royani menyatakan bahwa tahun 2020 Kementerian Sosial akan memfokuskan pelaksanaan PKH pada empat kebijakan, yakni Pencegahan Stunting, KPM Graduasi Berdikari Sejahtera, Validasi di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) dan sinergi dengan Program Keluarga Berencana (KB).

Senada dengan itu, Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, MO. Royani dalam acara Media Briefing yang berlangsung di Jakarta, Kamis (13/2/2020) malam mengatakan, untuk pencegahan stunting dan penanganan gizi buruk, ebijakan yang dilakukan adalah penambahan indek bantuan kategori ibu hamil dan anak usia dini.

Dalam kesempatan itu Royani menjelaskan, dengan kenaikan indeks bantuan untuk ibu hamil dan anak usia dini, diharapkan akan mendorong pemenuhan kebutuhan nutrisi keluarga. 

"Hal ini sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi Pemerintah di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 dimana pencegahan stunting menjadi salah satu program nasional," katanya. 

Kenaikan indeks pada kategori Ibu Hamil dan Anak Usia dini yang semula masing-masing menerima Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta. Selanjutnya, indeks bantuan untuk komponen yang lain masih tetap, yakni Komponen Pendidikan Anak SD/sederajat Rp. 900.000 per tahun; Komponen Pendidikan Anak SMP/sederajat Rp1,5 juta per tahun; Komponen Pendidikan Anak SMA/sederajat Rp2 juta per tahun; Komponen Penyandang Disabilitas Berat Rp2,4 juta per tahun; dan Komponen Lanjut Usia 70 tahun ke atas senilai Rp2,4 juta per tahun. 

Kebijakan PKH lain nya adalah Graduasi Berdikari Sejahtera melalui pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Mikro. 

"Jadi kebijakan PKH diarahkan agar KPM mendapat akses pembiayaan usaha sehingga mereka lebih produktif," tuturnya. 

Pembiayaan diberikan melalui KUR dan kredit mikro, pemerintah berharap hal ini akan mendorong penguatan ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Maju.

Menurut Rohani,  Menteri Sosial  menilai bahwa,  KUR untuk KPM PKH program kemitraan Kemensos dengan anggota HIMBARA saat ini telah dimulai dengan penyaluran KUR oleh BNI dan BRI. Kemudian  secara berlanjut program KUR juga dilaksanakan oleh  Bank Mandiri, dan BTN. 

Kebijakan yang lainnya adalah validasi pada daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T), saturasi kabupaten atau penambahan kecamatan di kabupaten menjadi fokus kebijakan ini.

"Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tim PKH akan menyisir di wilayah 3T berdasarkan tiga komponen dalam PKH yakni Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial," terangnya. 

Tim PKH yang dimaksud terdiri dari dinas sosial di kota dan kabupaten setempat, Pendamping PKH, dan petugas PKH dari pusat.

Yang keempat adalah sinergi dengan program Keluarga Berencana (KB), artinya PKH fokus pada kesehatan ibu hamil dan anak usia dini.

"Untuk komponen kesehatan, bantuan dibatasi hanya diberikan kepada Ibu dengan maksimal dua
kehamilan, anak usia dini maksimal dua orang, disinilah bentuk sinergi PKH dengan Program KB yang mendukung agar setiap keluarga cukup memiliki dua anak," katanya