Presiden Ingatkan KUR Harus Berdampak pada Ekonomi Rakyat

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo menginginkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus lebih berdampak bagi perekonomian rakyat. Terlebih dengan adanya peningkatan anggaran yang sudah mencapai angka Rp 109 Triliun. 

Kepala Negara mengatakan, dengan suku bunga yang sudah diturunkan menjadi 6 persen dari yang awalnya 7 persen, maka sudah seharusnya usaha mikro, kecil, dan menengah terkena dampak signifikan.

"Saya ingin mengingatkan bahwa plafon KUR yang semakin besar jangan sampai tidak berdampak signifikan kepada ekonomi, karena penyaluran yang tidak tepat sasaran. Karena tidak masuk sektor-sektor produktif. Dari laporan yg saya terima, penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan. Ini yang harus kita geser. Harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian," jelas Presiden. 

Ia pun menyoroti pemanfaatan alokasi anggaran yang masih kurang dan lemah. Menurutnya,  sudah tidak seharusnya serapan anggaran dilakukan secara maksimal.

"Dan untuk Pertanian saya lihat juga baru termanfaatkan 30% dari plafon yang ada, begitu juga dengan industri pengolahan mikro kecil dan menengah, baru termanfaatkan 40%. Sektor perikanan dan pariwisata juga serapan masih rendah. Saya kira inilah yang harus kita carikan titik sumbatnya ada dimana, sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul-betul bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh UMKM," tutur Presiden dalam arahan di Rapat Terbatas mengenai Penyaluran KUR di Kantor Presiden, pada Senin (09/12/19). 

Sorotan lain juga dialamatkan Presiden ke sektor perbankan yang terlibat dalam UMKM. Menurutnya masih banyak bank yang memberikan syarat jaminan, yang menurutnya menjadi faktor penghambat. 

"Saya mendapatkan laporan bahwa ada bank yang masih minta syarat jaminan atau kolateral bagi penerima KUR, karena khawatir pinjamannya macet. Ini juga perlu saya koreksi. Karena kita memerlukan pendampingan-pendampingan bagi UMKM. Dan kita harapkan dengan pendampingan itu mereka bisa naik kelas, ke kelas yang lebih atas," ujar Kepala Negara menambahkan.

Untuk itu, ia tidak ingin praktik-praktik yang salah dari sektor perbankan di Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi penghambat UMKM Indonesia terlambat maju. 

"Saya juga menerima laporan bahwa masih ada praktek bank pelaksana KUR yang hanya memindahkan dari kredit komersial ke KUR. Praktek-praktek seperti ini tidak boleh terjadi sehingga KUR betul-betul disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga membuat UMKM kita bisa betul-betul naik kelas," pungkas Jokowi.