Sri Mulyani Berharap KPK Ikut Jaga Iklim Perekonomian Indonesia

KBRN, Jakarta : Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara talkshow di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Jakarta mengatakan bahwa sebaiknya KPK juga ikut berpartisipasi dalam menjaga iklim perekonomian di Indonesia.

"Harapannya kalau kita bicara pencegahan ya KPK seperti itu, jadi keberadaan KPK tidak dianggap sebagai sebuah ancaman, KPK sudah dianggap sebagai institusi yang ikut menjaga iklim perekonomian di Indonesia," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (9/12/2019).

"Kalau KPK dianggap dominating, sehingga menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran apalagi sampai merasa ini adalah ancaman maka seluruh sistem akan ikuti tone seperti itu, dan itu very high cost, sangat tidak pasti dan itu pasti dari sisi ekonomi menjadi beban yang luar biasa," katanya. 

Menurut Sri Mulyani dalam kesempatan ini dirinya mengatakan mungkin sebenarnya ada sekitar 97,5 persen dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipol (PNS) adalah orang baik yang tidak berniat untuk korupsi.

“Harusnya ada kepercayaan yang terbentuk antara ASN dan KPK, kalau ASN merasa (KPK) ini adalah partnernya maka akan terjadi trust karena di dalam masyarakat atau bangsa kalau ada trust itu ekonominya akan maju luar biasa," jelasnya.

“Kalau kita nggak ada trust maka sistem yang dibuat adalah sistem mencurigai, akhirnya tidak ada yang berani membuat keputusan sehingga akhirnya segala sesuatu menjadi sama sekali tidak ada kepastian, menurut saya tugas paling berat dari KPK memindahkan mindset itu, menciptakan society yang base on trust," kata Sri Mulyani. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam forum ini juga berbicara adanya kemungkinan praktik adanya korupsi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Sri Mulyani menjelaskan bahwa di instansi pemerintah yang menjadi bendahara negara itu justru obatnya “tiap detik” ada godaan terkait korupsi.

"Saya selalu katakan kalau di Kementerian Keuangan karena tiap hari kerjanya ngurus uang negara, godaan itu ya setiap detik ada, oleh  karena itu kami selalu waspada karena kami dihadapkan pada situasi yang tiap hari memang bisa memberikan godaan, kalau yang dipegang itu kewenangan yang bisa memberikan value yang besar maka orang-orang tersebut harus dijaga bukan diawasi, bukan dicurangi, dijaga," katanya.

Sri Mulyani mencontohkan misalnya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang mengurusi pemeriksaan wajib pajak. Mereka berhadapan dengan wajib pajak yang diperiksa, di mana potensi penerimaan pajaknya bisa mencapai miliaran rupiah.

"Maka kita membuat fokus di Kemenkeu direformasi duluan, itu 2005-2006 fokusnya adalah untuk area Kemenkeu yang generate penerimaan, makanya Bea Cukai dan Pajak dua instansi yang jadi fokus meskipun kami tidak mungkin lakukan hanya dua instansi itu tapi akhirnya kita reformasi secara keseluruhan," pungkas Sri Mulyani Indrawati.