Komisi VI: Dinas Industri di Daerah Belum Sentuh Masyarakat

KBRN, Jakarta : Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan menyoroti peran dinas industri di sejumlah daerah yang belum mengembangkan dan menyentuh masyarakat daerah. Hal ini dikatakan Nasim Khan saat Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang membahas program kerja Kemenperin 2020-2024. Kemenperin dinilai perlu meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan jajarannya di daerah.

Nasim Khan yang merupakan politisi dari Fraksi Fraksi PKB mengungkapnya kebijakan di tingkat pusat harus sampai hingga ke dunia industri di daerah. Menurutnya iklim dunia industri yang semakin menurun dengan meningkatnya penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi fokus paling utama Menperin Agus Gumiwang mengatasi permasalahan tersebut.

"Ini dicatat Pak Menteri, sinergitas Kemenperin sangat penting antara eksekutif dan legislatif, kami paham di daerah Kemenperin dengan Provinsi dan Dinas Kedaerahan hampir seluruh konsetuen kita banyak yang belum menyentuh kepada masyatakat, termasuk menaikan e budgeting dalam 5 prioritas," ungkap Nasim Khan kepada Agus Gumiwang saat Rapat Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (9/12/2019).

Nasim Khan menambahkan, Komisi VI juga mendukung peningkatan anggaran Kemenperin di 2020-2014 hingga Rp. 4 triliun untuk membuat iklim dunia industri kembali menguat, di tengah gejolak ekonomi global yang masih berlangsung. Menurutnya sektor industri merupakan pilar utama penggerak ekonomi mulai level makro hingga ekonomi mikro di masyarakat menengah ke bawah.

"Kami setuju, kami mendukung dengan pengembangan budgeting, dengan menaikan beberapa kali lipat di 2019 2,9 triliun, di 2020 jadi 4 triliun, atau mau 5 tidak apa apa asal nyata dan dirasakan masyatakat dengan perkembangan industri yang benar benar kita kawal," kata Nasim Khan.