Pelayanan Publik Lemah, Praktik Korupsi Makin Parah

KBRN, Jakarta : Meski efektivitas dan agresivitas penegakan hukum memberantas korupsi sangat kuat, namun jika pelayanan publik yang masih lemah, praktik korupsi akan semakin menjadi.
Hal itu disampaikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011, Haryono Umar dalam obrol pagi Pro 3, Senin (9/12/2019).

"Harus ada upaya konkrit. Kita jauh di bawah malaysia. Padahal upaya korupsi yang kita lakukan sangat efektif dan agresif, ada yang OTT. Lemahnya terkait dengan pelayanan publik. Ada yang mengatakan bagus, tapi faktanya di situ ada pungli dan suap, contohnya di perizinan, kartu mengartu masih ada yang begitu," ungkapnya.

Kata Haryono Umar, Indonesia tidak dapat menyalahkan lembaga survey Internasional yang mencap Indonesia adalah negara korup. Hal itu disebabkan masih banyaknya persepsi masyarakat tentang banyaknya suap yang dilakukan di Indonesia. Hal itu menjadi salah satu sebab, infestasi menjadi berkurang. 

"Sebetulnya upaya yang dilakukan sudah banyak. Penindakan dan pencegahan, tapi tidak dilakukan secara bersama, hanya oleh penegakan hukum. Di kementerian lembaga, BUMN, masih terjadi banyak permasalahan. Seharusnya di situ mereka membenahi diri sendiri. Kan ada pengawasan internalnya," ungkapnya.

Untuk itu, baik lembaga Eksekutif, Legislatif, Maupun Yudikatif, harus mengeroyok bersama persoalan pemberantasan korupsi tersebut. Terutama lembaga eksekutif sebagai pemegang mata anggaran.

"Contohnya anggaran pendidikan. Besar, tapi banyak digunakan oleh birokrasi bukan masyarakat, menandakan korupsi terselubung masih banyak. Ke depan kita seharusnya membuat target, misalnya di Desember 2020 nanti IPK sudah jauh turun, dari sekarang kita kan 80, kalau bisa seperti Malaysia ada 50 atau 40, kita setidaknya di angka 60," pungkasnya.