Nah Loh! Jokowi Terima Laporan Ada Bank Curang Salurkan KUR

by
https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2019/12/09/a360bc17-a824-40eb-b35c-5a7e35255ef1_169.jpeg?w=700&q=80
Foto: Jokowi (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Pemerintah mendapat laporan bahwa masih banyak perbankan yang melakukan praktik curang dalam melaksanakan program kredit usaha rakyat (KUR). Presiden Jokowi bilang banyak perbankan pelaksana yang menyalurkan kredit komersil namun di atas namakan sebagai KUR.

Hal itu diungkapkannya saat membuka rapat terbatas (ratas) KUR Tahun 2020 di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019). Perbankan pelaksana KUR saat ini ada dari BUMN maupun swasta.

"Saya juga menerima laporan ada praktek bank pelaksana KUR yang hanya memindahkan dari kredit komersial ke KUR, praktik-praktik seperti ini yang tidak boleh terjadi sehingga KUR betul-betul disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga membuat UMKM kita bisa betul-betul naik kelas," kata Jokowi.


Jokowi juga mengungkapkan bahwa ada bank pelaksana KUR yang tetap meminta agunan atau jaminan kepada penerima karena khawatir pinjaman yang disalurkan macet. Sedangkan untuk perbankan BUMN, Jokowi bilang memiliki kinerja perbankan pelat merah yang menyalurkan KUR ke sektor produktif.

"Ini juga perlu saya koreksi. Karena kita memerlukan, pendampingan-pendampingan bagi UMKM, dan kita harapkan dengan pendampingan itu mereka bisa naik kelas, ke kelas yang lebih atas," jelasnya.

Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan anggaran program KUR tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 190 triliun dengan tingkat bunga 6 persen. Tingkat bunga kembali diturunkan pemerintah agar pelaku UMKM memberikan kontribusi pada ekonomi nasional.

"Ini adalah angka yang sangat besar yang seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan bagi bergeraknya ekonomi rakyat khususnya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah," katanya.


"Saya ingin mengingatkan bahwa plafon KUR yang semakin besar jangan sampai tidak berdampak signifikan pada ekonomi karena penyalurannya yang tidak tepat sasaran, tidak masuk pada sektor-sektor produktif," sambungnya.

(hek/dna)