Kasus Garuda Dinilai 'Kecil', Erick Thohir Diminta Usut Skandal Rp 16 T di BUMN Diduga Mirip Century

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terbongkarnya dugaan penyelundupan di maskapai Garuda Indonesia dinilai bisa menjadi pintu masuk pengungkapan masalah-masalah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti dugaan gagal bayar Asuransi Jiwasraya dan dugaan korupsi di Bank Tabungan Negara (BTN).

Kementerian BUMN mengatakan restrukturisasi dan penguatan fungsi manajemen akan menjadi kunci utama pembenahan BUMN, namun bagi pengamat, hal ini belum cukup.

Presiden Joko Widodo menegaskan pemecatan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara dari posisi direktur utama PT Garuda Indonesia oleh Menteri BUMN Erick Thohir, menjadi pesan kepada semua jajaran direksi BUMN untuk tidak lagi bermain-main dan memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi.

Dugaan penyelundupan di Garuda disebut sebagai "fenomena gunung es" oleh anggota Komisi VI DPR, yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha, Andre Rosiade.

"Fenomena gunung es lah, bahwa masih banyak lagi masalah di BUMN, tapi belum terungkap," ujar Andre kepada BBC News Indonesia, Minggu (08/12).

Kata staf khusus

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menegaskan fokus pembenahan yang dilakukan saat ini adalah "perbaikan manajemen dan penguatan fungsi komisaris".

Namun, langkah-langkah itu dianggap tidak cukup efektif oleh pengamat BUMN yang menyebut upaya pembenahan di BUMN harus diimbangi upaya-upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN karena "buruknya tata kelola perusahaan", dengan memilih "jajaran manajemen yang memiliki kredibilitas".

"Jadi tidak hanya sekadar membuka yang disebut kotak pandora, tetapi juga harus bisa menutup kembali kotak pandora yang terbuka tadi dengan cara menempatkan orang-orang yang punya kompetensi dan kredibilitas, serta punya pengalaman yang kuat," ujar pengamat BUMN, Sunarsip.

'Jangan main-main'

Dugaan penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda lipat merek Brompton dengan menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia berpotensi merugikan negara senilai Rp 1,5 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir berjanji melakukan pembenahan BUMN ketika dilantik sebagai menteri pada Oktober silam.

Beberapa pekan kemudian, terungkap dugaan penyelundupan yang disebut melibatkan jajaran direksi Garuda.

Menteri BUMN memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara. Keputusan ini diikuti dengan pemberhentian sementara beberapa direksi yang diyakini terlibat dalam skandal tersebut.

Keputusan Menteri BUMN, menurut Presiden Joko Widodo, menjadi pesan bagi semua pejabat BUMN untuk tidak mengulangi hal yang sama.

"Saya kira pesannya tegas sekali. Jangan ada mengulang seperti itu lagi," ujar Jokowi sehari setelah pemecatan Dirut Garuda Indonesia, ketika meresmikan Tol Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Tangerang Selatan, Jumat (06/12).

Jokowi menilai langkah Erick yang mencopot Ari karena kasus dugaan penyelundupan Harley Davidson ilegal itu sudah sangat tepat.

"Menteri BUMN kemarin sudah tegas sekali. Itu pesan untuk semuanya, jangan main-main," tegas Jokowi.

"Pesan untuk semuanya, jangan main-main," ujar Presiden Joko Widodo merespon pemecatan Dirut Garuda Indonesia atas keterlibatannya dalam skandal penyelundupan.

Kasus kecil

Andre Rosiade mengatakan kasus Garuda termasuk "kasus kecil".

"Garuda itu hal yang kecil, bukan hal yang menonjol. Ada kasus Jiwasraya yang jauh lebih besar," ujar Andre.

Kasus yang disebut "mega skandal" oleh Andre Rosiade ini melibatkan perusahaan Jiwasraya yang diduga gagal membayar polis yang jatuh tempo kepada anggotanya senilai Rp16,3 triliun.

Di sisi lain, perusahaan ini merugi sebesar Rp13,74 triliun pada September silam.

"Itu contoh tata kelola BUMN yang bermasalah," kata Andre.

Nilai potensi kerugian negara dari gagal bayar Asuransi Jiwasraya disebut jauh lebih besar ketimbang kasus bailout Bank Century yang hanya senilai Rp7 triliun.

Kasus-kasus lain yang kini sedang membelit BUMN antara lain dugaan korupsi di Bank Tabungan Negara (BTN) dengan PT Batam Island Marina (BIM). Kasus korupsi senilai Rp300 miliar ini diduga melibatkan sejumlah direksi BTN.

Akhir November lalu, Kejaksaan Agung menaikkan status kasus dugaan rasuah yang terjadi di BTN cabang Batam, Kepulauan Riau menjadi penyidikan.

Dengan begitu, Kejaksaan Agung bakal menetapkan tersangka dalam waktu dekat, baik dari pihak BTN maupun pihak korporasi yang terlibat.

Di sisi lain, sejumlah direksi BUMN terjerat kasus korupsi dan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa kepemimpinan Menteri ESDM sebelumnya, Rini Soemarno.

Mereka antara lain Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Andra Y Agussalam yang menjadi tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Juni silam. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Utama PT Inti Darman Mappangara sebagai tersangka kasus dugaan suap antar-BUMN, yang melibatkan PT Angkasa Pura II.

Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda juga menjadi tersangka dalam OTT oleh KPK karena diduga menerima suap terkait impor ikan.

KPK juga melakukan OTT terhadap salah satu direktur PT Krakatau Steel (KRAS) pada Maret silam.

Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel.

Restrukturisasi dan penguatan komisaris

Praktik-praktik yang bertentangan dengan tatakelola perusahaan yang baik, tak dipungkiri oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, yang menyebut fokus pembenahan yang dilakukan saat ini adalah perbaikan manajemen dan penguatan fungsi komisaris.

Perbaikan manajemen, kata Arya, menjadi kunci utama kementerian dalam melakukan pembenahan. Sebab, jika manajemennya baik, maka akan terungkap masalah-masalah yang terjadi di tubuh perusahaan.

"Yang diutamakan adalah kita evaluasi bisnis dan evaluasi orang-orang," kata Arya.

Menteri BUMN Erick Thohir menugaskan bekas Komisioner KPK, Chandra Hamzah, sebagai Komisaris Utama BTN tak lama setelah temuan dugaan korupsi di bank itu.
Dengan restrukturisasi manajemen yang sudah dilakukan, diharapkan mereka yang akan melakukan perombakan total di perusahaan tersebut.

Salah satu restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan memangkas sejumlah direksi dari komisaris BTN pada awal bulan ini, tak lama setelah temuan kasus dugaan rasuah yang terjadi di BTN cabang Batam, Kepulauan Riau.

Jumlah direksi yang sebelumnya berjumlah sembilan orang, dipangkas menjadi delapan orang saja. Demikian dengan jumlah komisaris perusahaan, yang sebelumnya delapan menjadi enam orang.

Ahok resmi jadi Komisaris Utama Pertamina

Ahok jabat komisaris utama Pertamina: 'Angin segar' untuk ungkap praktik mafia migas

Perampingan serta perombakan struktur bos bank pelat merah itu untuk mencegah adanya celah korupsi dan menghemat biaya operasional perusahaan pada awal bulan ini.

Tak tanggung-tanggung, bekas Komisioner KPK, Chandra Hamzah, dipilih sebagai Komisaris Utama.

Sebelumnya, Kementerian BUMN juga sudah menugaskan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Dia ditugaskan membenahi internal Pertamina, sekaligus menuntaskan sejumlah tantangan perusahaan migas pelat merah tersebut, termasuk mengurangi impor migas dan menekan praktik korupsi di sektor migas.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengakui fungsi komisaris memang diperkuat, sebab menurutnya selama ini fungsi mereka tidak kuat.

"Makanya kami sekarang ini memperkuat mereka karena mereka yang bisa melakukan audit, mereka yang menerapkan GCG (good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, red.)," ujar Arya.

"Fungsi-Fungsi ini kalau dijalankan dengan baik dan benar oleh komisaris, itu perusahaan pasti bagus kok. Yakin kami itu," tegas Arya.

'Belum cukup'

Namun, langkah-langkah itu dianggap tidak cukup efektif oleh pengamat BUMN, Sunarsip.

Dia menyebut "buka-bukaan" yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, adalah dalam rangka "mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN yang memang relatif rendah dengan praktik pengelolaan di sejumlah BUMN".

"Namun ini saja belum cukup, harus diimbangi dengan upaya-upaya menempatkan orang-orang yang diyakini mampu menaikkan reputasi dan kredibilitas BUMN di mata masyarakat, investor dan kreditor," tuturnya.

Dia mencontohkan, Garuda Indonesia saat ini menghadapi "problem rendahnya kepercayaan terhadap manajemen dan bisnis Garuda" dan "krisis kepercayaan terhadap kemampuan Garuda secara finansial".

"Maka dari itu, Garuda membutuhkan orang-orang yang sangat mengerti bagaimana menyelesaikan masalah finansial yang dihadapi oleh Garuda," ujarnya.

Baca : Jarak Penitipan Anak & TKP 6 Km, Jasad Tanpa Kepala Bukan Yusuf Balita yang Hilang? Ini Kata Polisi

"Tidak bisa tidak harus dilakukan karena ini adalah bagian yang tak tepisahkan dari upaya bersih-bersih di BUMN dan sekaligus upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN ke depan," lanjutnya.

Sementara itu, BUMN Watch, lembaga yang mengawasi pengelolaan aset-aset negara oleh BUMN, berharap Menteri BUMN Erick Thohir tidak tebang pilih dalam melakukan pembenahan 142 perusahaan milik negara.

"Masih banyak lagi BUMN yang harus dibersihkan seperti PLN, Pertamina, Telkom, Pelindo dan lain-lain. Terpenting dilakukan Erick Thohir adalah jangan tebang pilih dalam membersihkan BUMN," kata Ketua Koordinator BUMN Watch Naldy N Haroen dalam keterangan tertulisnya.