Ma'ruf Amin: Jangan Jadi UMKM Stunting

KBRN, Nusa Dua : Seribuan peserta ambil bagian dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) kamar dagang dan industri (Kadin) di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua. Turut hadir sekaligus membuka Rapimnas Kadin tahun 2019, Wakil Presiden, Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin. Selain itu, pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir tampak hadir dalam pembukaan tersebut.

Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan, Kadin sebagai organisasi independen berkewajiban mendukung program prioritas pemerintah, sekaligus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Tanah Air. Pemerintah disebut telah menetapkan berbagai program yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang positif, pemerintah akan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya.

"Guna pelaksanaan program yang tepat sasaran tersebut, maka diperlukan peran serta pelaku dunia usaha untuk mewujudkannya," ungkap Wakil Presiden dihadapan peserta Rapimnas Kadin, Jumat (29/11/2019).

Ma'ruf mengemukakan, Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satunya adalah laju perekonomian nasional yang cenderung melambat. Pelambatan perekonomian nasional diakui sebagai imbas dari ketidakpastian kondisi ekonomi global, perang dagang diantara Amerika Serikat dengan China serta risiko geopolitik. Tidak hanya itu, faktor internal juga memberikan kontribusi terhadap lambatnya laju perekonomian Indonesia.

"Kualitas SDM yang masih rendah, menurut data Bank Dunia (World Bank) indeks modal manusia, indikator kapasitas dan kualitas SDM sebuah negara dalam membangun ekonomi, Indonesia termasuk dalam kelompok pendapatan rendah menengah dan tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Korea dan Jepang," ujarnya.

"Angka kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran masih termasuk dalam kategori tinggi, dan harus diturunkan. Struktur perekonomian Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor. Angka ekspor harus ditingkatkan untuk memperkecil defisit neraca perdagangan dan perekonomian juga semakin membaik," lanjut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nonaktif tersebut.

Wakil Presiden lebih lanjut menyampaikan, perkembangan tekonologi digital, pertumbuhan internet juga telah mengubah metode atau cara berbisnis. Perubahan fundamental yang terlihat dari gaya hidup masyarakat, harus disikapi para pelaku usaha dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam mengembangkan bisnis.

"Kemudian untuk menghadapi tantangan ekonomi tersebut diperlukan sinergitas dan usaha bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan otoritas Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lain-lain, dan para pelaku usaha maupun industri untuk dapat meningkatkan daya saing dan terciptanya kepastian berusaha yang lebih sehat," paparnya.

Maru'f Amin mengatakan, pemerintah saat ini sedang berusaha menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Langkah itu diwujudkan melalui penyederhanaan sejumlah regulasi  (omnibus law). Omnibus Law dinilai dapat mendukung kemudahan berusaha, penyederhanaan birokrasi dan penciptaan lapangan kerja.

"Kadin dapat memainkan perannya melalui pemberdayaan dan pendampingan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar naik kelas. Pengembangan bisnis startup dan perluasan pemanfaatan penggunaan tekonologi digital (e-commerce) supaya UMKM kita ini jangan sampai terkena penyakit stunting. Jadi jangan jadi UMKM yang stunting, kerdil terus. Supaya menjadi lebih besar," tegasnya.

"Kadin juga diharapkan mampu untuk berperan serta dalam peningakatan kapasitas sumber daya manusia. Sehingga para tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri nasional. Hal tersebut dapat dilakukan melalui fasilitasi atau kerjasama dengan institusi pendidikan formal dan pendidikan vokasi," tambah Wapres Ma'ruf Amin.