https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2019/10/30/2019_10_30-15_43_18_0018d38cee67715a9dce6905dd3ed493_960x640_thumb.jpg
Pekerja menata beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di gudang Perum Bulog Subdivisi Regional (Divre) Meulaboh, Aceh, Rabu (30/10/2019). Terganjal Aturan, Pemerintah Utang Penyaluran Beras ke Bulog Rp 39 MANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

Terganjal Aturan, Pemerintah Utang Rp 39 M Penyaluran Beras ke Bulog

Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh Bulog juga kerap didanai dari kredit perbankan.

by

Perum Bulog menyatakan hingga kini belum menerima dana penggantian penyaluran beras dari pemerintah sebesar Rp 39 miliar. Dana tersebut sebelumnya digunakan Bulog untuk menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 4.317 ton untuk korban bencana alam.

Seperti diketahui, CBP sendiri disalurkan untuk fungsi stabilisasi harga dan bantuan bencana alam. Untuk stabilisasi harga, penyaluran CBP dilakukan melalui operasi pasar.

"Hampir Rp 39 miliar beras  sudah kita salurkan kemarin untuk bencana alam, berpotensi tidak dibayar jika Kementerian Sosial tidak membuat Permensos," kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat (29/11).

Dia mengatakan, anggaran CBP untuk bencana alam tersebut disediakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, dana dari Kemenkeu tidak bisa cair tanpa adanya Peraturan Menteri Sosial (Permensos) untuk menjamin bahwa penyaluran CBP tersebut sudah sesuai aturan.

(Baca: Bulog Minta Dana Kemenkeu untuk Buang 20 Ribu Ton Beras dari Gudang)

Oleh karena itu, Bulog berharap ada sinkronisasi regulasi antara Kemenkeu dan Kemensos terkait penyaluran dana CBP untuk bencana alam.

"Kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan program pemerintah, tapi kementerian yang bertanggung jawab belum melengkapi regulasi. Itu masalah," kata Tri di Jakarta, Jumat (29/11).

(Baca: Sri Mulyani Akan Bahas Dana Buang Beras Bulog Dengan Airlangga)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pencairan dan Peranggunggjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah, dana untuk pengadaan SBP  2019 dianggarkan sebesar Rp 2,5 triliun. Pemerintah nantinya bakal mengganti selisih antara harga pembelian beras (HPB) dan harga penjualan CBP Bulog 

Anggaran tersebut baru bisa dicairkan apabila Bulog telah menyalurkan beras bantuan atau operasi pasarnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk proses pengadaan CBP, Bulog juga kerap kali mendanainya dari kredit perbankan. 

Hingga 27 November 2019, penyaluran CBP untuk bencana alam mencapai 4.317 ton. Beras tersebut memiliki rata-rata harga Rp 9.000 per kilogram.

Video Pilihan