Golkar: Rakyat Ingin Presiden Dipilih Langsung
by Sania MashabiMerdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, partainya tetap menginginkan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal itu, ia katakan terkait ucapan Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang ingin pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.
"Partai Golkar sebagai partai yang memiliki paradigma baru reformasi kita konsisten mendorong agar pemilihan presiden itu tetap dipilih langsung oleh rakyat. Soal pandangan PBNU seperti itu ya serahkan kepada PBNU. Masing-masing organisasi punya pandangannya sendiri," kata Ace pada wartawan, Jumat (29/11).
Menurut Ace, ada baiknya mencari solusi dari kekurangan pemilihan presiden secara langsung. Sehingga demokrasi di Indonesia tetap terjaga.
"Jadi kita harus cari cara dan saya kira kita sudah empat kali, lima kali melaksanakan pemilihan presiden secara langsung dan kita sudah dapat memilih Presiden yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jangan sampai menimbulkan kemunduran bagi demokrasi," ungkapnya.
1 dari 1 halaman
Berdasar Survei
Dia berharap, politisi tidak membuat rakyat kecewa dengan mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR. Pasalnya beberapa survei menyatakan mayoritas masyarakat menolak jika pemilihan presiden dilakukan oleh MPR.
"Bahkan sampai 90 persen survei mengatakan bahwa mereka, rakyat menginginkan tetap presiden dipilih langsung oleh rakyat," ucapnya.
Sebelumnya, pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lain hadir sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.
Dalam pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.
"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). [rnd]
Baca juga:
Wacana Amandemen UUD 1945, Kegaduhan Sistem Pemilihan dan Masa Jabatan Presiden
DPR Kaji Usulan PBNU Soal Presiden Kembali Dipilih MPR
PKS Nilai Amandemen UUD 1945 Soal Usulan Presiden Dipilih MPR Bukan Prioritas
Pimpinan MPR Bakal Terus Keliling Serap Aspirasi Soal Wacana Amandemen UUD
PBNU Usulkan Pemilihan Presiden Kembali Ke MPR
Pimpinan MPR akan Temui PBNU Bahas Amandemen UUD 1945