BPK Jadi Kandidat Eksternal Auditor Organisasi Maritim Internasional
by Siti Nur AzzuraMerdeka.com - Indonesia bersama dengan Italia dan Inggris menjadi kandidat external auditor International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional untuk periode 2020-2023 pada sidang IMO Assembly ke 31 di Markas Besar IMO, London Inggris.
Adapun external auditor IMO yang saat ini dipegang oleh Ghana akan berakhir pada tahun ini setelah 3 (tiga) tahun melaksanakan tugasnya.
Agenda pencalonan External Auditor IMO periode 2020-2023 merupakan satu rangkaian dengan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020-2021 yang pemilihannya akan dilaksanakan pada hari ini.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono mengatakan, Indonesia mengusulkan BPK kepada IMO untuk menjadi External Auditor. Ini berdasarkan pengalaman bergengsi BPK menjadi Auditor Eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada periode 2016-2018, 2018-2019, dan 2019-2021.
Pengajuan ini selain untuk menunjukkan profesionalitas sekaligus untuk mendukung politik bebas aktif Indonesia. Apabila terpilih, selain mengaudit IMO, BPK juga akan mengaudit institusi pendidikan di bawah IMO, yakni World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI).
"Indonesia menominasikan BPK untuk menjadi external auditor IMO yang siap berkomitmen untuk memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi dan cost-efficient bagi IMO," kata Agus, ditulis Jumat (29/11).
1 dari 2 halaman
Penawaran untuk IMO
Selain menawarkan profesionalitas, BPK juga menawarkan efisiensi harga yang bisa menjadi pertimbangan lebih bagi IMO untuk dapat memilih BPK menjadi Eksternal Auditor IMO.
"Jasa audit yang ditawarkan oleh BPK bukan hanya financial audit, namun juga performance audit yang tidak ditawarkan oleh negara lain. Selain itu, BPK juga menawarkan fee yang lebih rendah, sehingga tentunya dapat menjadi pertimbangan dari sisi efficiency expense," imbuhnya.
Keseriusan Indonesia mencalonkan BPK sebagai External Auditor IMO periode 2020-2023 terlihat dengan adanya serangkaian kegiatan baik nasional maupun internasional dimulai dengan melakukan lobi di berbagai kesempatan seperti Resepsi Diplomatik di Jakarta dan London serta Coffee Break yang dilakukan di sela-sela penyelenggaraan Sidang IMO di London, Inggris.
"Jika nanti BPK menjadi External Auditor IMO maka tentunya menunjukan eksistensi Indonesia dalam kancah maritim internasional yang diperhitungkan oleh negara-negara maritim di dunia," tutup Agus.
2 dari 2 halaman
Indonesia Jadi Anggota Dewan IMO
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggalang dukungan bagi Indonesia untuk pemilihan Anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) periode 2020-2021 di London, Inggris. Salah satunya, melakukan dengan Menteri Infrastruktur Swedia Thomas Eneroth.
Pada pertemuan yang dilakukan di sela-sela jalannya Sidang Majelis International Maritime Organization (IMO) ke-31 yang digelar di Kantor Pusat IMO di London Inggris, Budi secara khusus menyampaikan kepada Swedia untuk mendukung Indonesia dalam pencalonan kembali menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C dan juga mendukung pencalonan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia menjadi eksternal auditor IMO.
"Dengan dukungan Swedia terhadap Indonesia, saya percaya dapat mempererat kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara," kata Budi dikutip Antara, Kamis (28/11). [azz]
Baca juga:
Soal Kasus Desa Fiktif, Airlangga Bakal Panggil BPK dan Kemenkeu
BPK Bakal Lebih Ketat Audit Laporan Keuangan Pemerintah
Banyak Menteri Jokowi dari Kalangan Partai, BPK Beri Peringatan Khusus
BPK Tuntut Menpora Baru Lakukan Perbaikan Kualitas Laporan Keuangan
BPK Soroti 7 Kementerian Lembaga Pemilik Anggaran Terbesar
Mahkamah Agung Lantik Ketua dan Wakil BPK Periode 2019-2024